Ringkasan perkembangan kebijakan dan administrasi perpajakan terbaru di Indonesia yang perlu diketahui Wajib Pajak, baik badan usaha maupun orang pribadi. Diperbarui Juni 2026.
PPh Final UMKM
Juni 2026
PP 20/2026: Tarif PPh Final UMKM 0,5% Dipertegas, Bukan Dihapus
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 mengubah PP 55/2022 dan tetap mempertahankan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% — isu penghapusan atau kenaikan menjadi 22% tidak tepat, karena 22% adalah tarif PPh Badan atas laba, bukan atas omzet. Fasilitas 0,5% kini hanya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, Perseroan Perorangan, dan koperasi dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun. Omzet hingga Rp500 juta pertama bagi orang pribadi tetap bebas PPh. Batas masa pakai 7 tahun bagi orang pribadi dihapus, sementara aturan penggabungan omzet suami–istri diperketat. WP yang telah memakai skema ini pada 2024 masih dapat menggunakannya hingga tahun pajak 2026.
Pajak Kreator Digital
Juni 2026
Influencer & Content Creator Tidak Kena Tarif Final 0,5%
DJP menegaskan bahwa influencer, content creator, selebgram, blogger, dan vlogger tidak berhak atas tarif PPh Final UMKM 0,5%. Penghasilan mereka berasal dari jasa dan keahlian pribadi sehingga masuk kategori pekerjaan bebas — ditegaskan lewat Pasal 56 ayat (3) dan (4) PP 20/2026. Ini bukan aturan baru; profesi kreator digital memang sejak awal tidak tercakup fasilitas UMKM. Skema yang berlaku adalah Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) selama omzet belum melampaui Rp4,8 miliar, dengan pajak terutang dihitung memakai tarif progresif PPh Orang Pribadi, atau melalui pembukuan lengkap.
Sistem Coretax
Mei 2026
Coretax Resmi Jadi Sistem Tunggal Administrasi Pajak
Mulai 2026, seluruh administrasi perpajakan dijalankan sepenuhnya melalui DJP, menggantikan DJP Online. Wajib Pajak kini cukup memiliki satu akun untuk registrasi, pelaporan, pembayaran, hingga pembuatan faktur pajak dalam satu platform terintegrasi. Sistem ini menggunakan NIK 16 digit sebagai identitas utama, sementara NPWP lama tetap berlaku. Hingga pertengahan April 2026, aktivasi akun Coretax tercatat menembus sekitar 18,19 juta akun. Beberapa layanan seperti penandatanganan dokumen memerlukan Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP.
SPT Tahunan Badan
30 April 2026
Batas Lapor SPT Badan Diperpanjang ke 31 Mei 2026
DJP memperpanjang batas pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2025 dari semula 30 April menjadi 31 Mei 2026, menanggapi sekitar 4.000 permohonan relaksasi. Melalui KEP-71/PJ/2026 dan Pengumuman PENG-31/PJ.09/2026, sanksi administratif atas keterlambatan lapor maupun pembayaran PPh Pasal 29 dalam periode ini dihapus secara otomatis oleh sistem — tanpa perlu permohonan, dan tidak memengaruhi status Wajib Pajak Patuh. Pengajuan perpanjangan resmi (SPT Y) tetap dibatasi maksimal 2 bulan sesuai PER-3/PJ/2026, dan kini hanya untuk kondisi tertentu yang dapat dibuktikan. Batas lapor SPT Orang Pribadi tetap 30 April 2026.
Regulasi 2026
Berlaku 2026
Aturan Perpajakan Terbaru yang Berlaku 2026
Sejumlah ketentuan baru mulai berlaku tahun ini. Tarif PPN 12% hanya dikenakan pada barang dan jasa mewah; untuk barang/jasa umum beban efektifnya tetap setara 11% melalui DPP 11/12. PMK 28/2026 (berlaku 1 Mei 2026) merombak tata cara pengembalian pendahuluan (restitusi dipercepat) berbasis kepatuhan, menggantikan PMK 39/2018. Pemerintah juga melanjutkan insentif PPh Pasal 21 DTP bagi pekerja bergaji hingga Rp10 juta di sektor padat karya, dan mulai menerapkan Pajak Minimum Global (BEPS Pilar Dua). Pengawasan diperkuat lewat SP2DK berbasis data dan PMK 111/2025.
Bingung menentukan skema pajak yang tepat?Baik SPT Badan, adaptasi Coretax, fasilitas UMKM 0,5%, maupun perpajakan kreator digital — tim kami siap mendampingi pelaporan, perpanjangan SPT, hingga perencanaan pajak sesuai aturan terbaru.
Konsultasi Sekarang
